Oleh: Redaksi 360degree
Di sebuah sudut Kemang yang tenang, seorang warga Jerman bernama Jane mengungkapkan keheranannya: rumah-rumah megah milik pejabat polisi dan pemerintahan berdiri bak istana, sementara rakyat biasa masih bergulat dengan nasi dan sambal. Bagi Jane, ini bukan sekadar pemandangan eksotis—ini adalah potret ketidakadilan yang mencolok.
Indonesia, negeri yang katanya kaya akan sumber daya dan budaya, kini terbelah menjadi dua dunia. Dunia pertama dihuni oleh mereka yang bisa membeli tas seharga UMR setahun, dan dunia kedua adalah anak-anak yang berjalan kaki ke sekolah tanpa sepatu, keluarga yang tanahnya dirampas, dan pekerja informal yang harus membayar pungli untuk sekadar bertahan hidup.
Indonesia, negeri yang katanya menjunjung keadilan sosial, kini menghadapi paradoks yang menyakitkan. Ketimpangan ekonomi bukan hanya soal angka statistik, melainkan soal siapa yang berhak hidup nyaman dan siapa yang harus berjuang dari pagi hingga malam demi sesuap nasi. Ketika pejabat publik bisa menikmati makan malam di restoran bintang lima, banyak rakyat masih bergulat dengan harga beras yang melonjak dan subsidi yang tak kunjung turun.
Pejabat Sebagai Simbol Kemewahan
Fenomena gaya hidup mewah di kalangan pejabat bukan hal baru. Rumah megah di kawasan elit, mobil mewah berjejer di garasi, dan liburan ke luar negeri menjadi standar yang tak lagi mengejutkan. Ironisnya, banyak dari mereka yang berlindung di balik gaji ASN, namun memiliki aset yang tak sebanding dengan penghasilan resmi. Transparansi harta kekayaan sering kali hanya menjadi formalitas, bukan refleksi nyata dari integritas.
Sementara itu, pengusaha lokal yang berjuang membangun bisnis dari nol justru dihadapkan pada birokrasi berbelit, pungli, dan ancaman regulasi yang berubah-ubah. Mereka bukan hanya dituntut untuk taat pajak, tapi juga harus “berbagi” dengan oknum yang menjadikan jabatan sebagai ladang pribadi. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul sindiran: “Pengusaha itu sapi perah, pejabat itu pemerahnya.”
Dampak Sistemik dan Ancaman Nepalisasi
Ketimpangan ini bukan sekadar ketidaknyamanan sosial, tapi ancaman serius terhadap stabilitas negara. Nepal pernah mengalami fase serupa: elite politik hidup dalam kemewahan, sementara rakyat terpinggirkan. Ketidakpuasan yang terakumulasi akhirnya meledak dalam bentuk konflik dan perubahan rezim. Indonesia, dengan populasi yang jauh lebih besar dan kompleks, bisa saja mengalami gejolak serupa jika ketimpangan ini terus dibiarkan.
Demo mahasiswa, kritik dari aktivis, dan suara-suara dari media independen adalah alarm yang tak boleh diabaikan. Ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, maka legitimasi pemerintahan pun terancam. Ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal rasa keadilan yang hilang.
Refleksi dan Jalan Keluar
Editorial ini bukan sekadar kritik, tapi ajakan untuk refleksi bersama. Apakah kita ingin Indonesia menjadi negeri yang hanya ramah bagi mereka yang punya jabatan dan koneksi? Atau negeri yang adil bagi semua, di mana pengusaha dihargai, rakyat dilindungi, dan pejabat hidup dengan etika?
Reformasi birokrasi, transparansi aset, dan penguatan lembaga pengawas harus menjadi prioritas. Lebih dari itu, narasi publik harus berubah: menjadi pejabat bukan jalan pintas menuju kekayaan, melainkan amanah untuk melayani. Jika narasi ini tidak dibalik, maka kita akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan yang dibungkus glamor.
Karena pada akhirnya, negara yang sehat bukan diukur dari jumlah pejabat kaya, tapi dari seberapa banyak rakyat yang bisa hidup layak tanpa harus menjadi bagian dari sistem yang korup.
